Diplomasi Sastra Indonesia ke Level Internasional*

Satmoko Budi Santoso
http://satmoko-budi-santoso.blogspot.com/

DALAM rentang waktu mulai tahun 2000-an, kesusastraan Indonesia yang diharapkan mampu “tinggal landas” berkaitan dengan momentum pasar bebas, rasanya kurang begitu menunjukkan hasil. Dalam konteks ini adalah kesusastraan Indonesia yang mampu unjuk sampai ke level internasional. Oleh karena itu, eksistensi sastra Indonesia memang masih harus belajar keras agar mampu menembus ke level diplomasi sastra tingkat internasional. Kebanyakan, kalaupun ada sejumlah sastrawan yang mampu menembus pasar internasional, itu tidak lebih karena upayanya sendiri dalam berjejaring dengan orang atau komunitas atau juga lembaga yang memang memunyai komitmen sama dalam mengembangkan diplomasi sastra menjadi lebih baik lagi.

Tentu, dalam persoalan semacam ini perlu kepedulian berupa kebijakan dari negara yang berusaha mendudukkan karya sastra sehingga memunyai peluang yang sama dengan bidang disiplin ilmu lain yang lebih memunyai kesempatan mempertaruhkan eksistensinya pada diplomasi dunia Barat. Dalam hal ini, rupanya juga perlu diperhatikan bahwa terlepas dari persoalan estetika, upaya politis untuk mendudukkan karya sastra sehingga terterimakan di publik luar Indonesia haruslah jadi pertimbangan cukup urgen agar sastra Indonesia tak menghuni narsisisme wilayah sosialisasi hanya pada lingkup dalam negeri.

Kebijakan-kebijakan politis untuk memberi porsi aktualisasi karya sastra Indonesia yang setara dengan disiplin bidang ilmu yang bersifat teknologi, misalnya, penting diperjuangkan. Kalau kita tengok pengalaman terkonkretkannya karya sastra Barat terasionalisasi dengan baik pada publik Indonesia, jelas disebabkan karena terbukanya peluang aktualisasi karya lewat jalur seperti perangkapan status sastrawan yang sekaligus menjadi diplomat. Kalau departemen-departemen tertentu pemerintahan atau lazimnya kantor kedutaan gagal memperjuangkan hal ini, berarti karya sastra Indonesia mesti memunyai strategi tertentu untuk merasionalisasi publik di luar dirinya sendiri.

Penyair Tjahjono Widarmanto, misalnya, sepulang menghadiri acara Jakarta International Literary Festival 11-14 Desember 2008 silam memberikan catatan khusus di Majalah Gong Edisi No:106/X/2009. Menurut Tjahjono, ada sejumlah strategi yang bisa dilakukan. Kebetulan di dalam forum tersebut dihadirkan tokoh-tokoh sastra seperti Putu Wijaya, Budi Darma, Mikihiro Moriyama (Jepang), Steven Danarek (Swedia), Henry Chambert (Perancis), Maria Emilia Irmler (Portugal), Katrin Bandel (Jerman), dan Jamal Tukimin (Singapura). Salah satu rekomendasi yang menguat dalam forum tersebut adalah perlunya dilakukan upaya penerjemahan dan pengenalan karya sastra Indonesia yang lebih serius lagi. Hal ini, tentu akan membuka peluang apresiasi seluas mungkin, sehingga membuat sastra Indonesia tertempatkan dalam porsi dan kursi yang setara dengan karya sastra produk Barat.

Selain itu, menurut saya adalah pada terbukanya sikap proaktif sastrawan Indonesia, untuk mau berjejaring dengan sastrawan asing, baik melalui media elektronik seperti internet maupun lainnya. Biasanya, banyak lembaga asing di luar negeri yang menyediakan tempat untuk fasilitasi acara residensi sastra. Peluang inilah yang mestinya perlu dicermati dengan baik. Pada negara-negara yang sudah maju apresiasi dan kedudukan karya sastranya di tengah masyarakat, seperti Perancis, Jerman, Australia, dan lainnya, pastilah dalam kurun waktu tertentu akan diselenggarakan festival-festival sastra bergengsi. Oleh karena itu, peluang tersebut semestinya juga menjadi kesempatan aktualisasi bagi sastrawan Indonesia. Tentu saja, upaya mengantisipasi problem elementer berupa kendala bahasa dan hal lainnya sudah harus teratasi terlebih dahulu. Sehingga tidak menjadi batu sandungan yang signifikan dalam menyosialisasikan karya sastra.

Tentu saja, kelak akan bernilai fenomenal jika sastra Indonesia pada akhirnya terterimakan pada publik luar negeri. Bukan pada persoalan momentum mendapatkan penghargaan yang menjadi tolok ukur, seperti misalnya pengalaman sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang dinominasikan mendapatkan penghargaan Nobel sastra, namun lebih pada usaha konkretisasi rasionalisasi agar tak selamanya publik sastra Indonesia merasakan rasionalisasi yang cuma sepihak, di negeri sendiri saja. ***

*) Pernah dimuat di harian Bernas.

Perayaan Pluralisme Cerpen Indonesia Kontemporer: Keberagaman Alternatif*

Satmoko Budi Santoso
http://satmoko-budi-santoso.blogspot.com/

CERPEN Indonesia telah meruntuhkan “sakralitasnya”, anjlok dari menara gading yang dibangunnya beberapa warsa silam: cerpen hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berada di seputaran kerja kreatif kesusastraan itu sendiri.

Tentu, asumsi ini sangat bisa dibuktikan, karena dalam era kekinian, cerpen Indonesia telah merasionalisasi dirinya sendiri, masuk ke segala segmen, semua kelas sosial. Beragam tema dengan keberjamakan eksplorasi teknik penceritaan dan pencapaian bahasa-bahasa yang metaforis, telah diterima publik, tak hanya lingkungan kaum sastrais, namun juga pasar ABG dan komunitas selebriti. Karena itu, yang perlu dicatat kemudian adalah bagaimana timbal-balik pluralitas publik yang menerima keberlimpahan eksperimentasi cerpen-cerpen Indonesia?

Penyair Binhad Nurrohmat dalam eseinya yang bertajuk Cerita Pendek Indonesia, Gajah di Pelupuk Mata (Harian Kompas, 25 Mei 2003) dengan begitu santun telah mempertanyakan kerja kritikus sastra dalam meresepsi fluktuasi cerpen Indonesia. Dalam amatan Binhad Nurrohmat, tak ada kritik sastra yang substansial, yang komprehensif menelaah cerpen Indonesia, agar tumbuh dalam kehingar-bingaran yang sehat. Kenyataannya memanglah begitu. Ketika dengan segala kerendahan hati cerpen Indonesia turun dari menara gadingnya, ternyata justru diimbangi dengan mampatnya kerja kritikus sastra.

Tentu saja, tulisan ini hanya sekadar memberi catatan pendek, sebagai tambahan pemetaan sosialisasi dan capaian estetik cerpen Indonesia, yang di masa depan, jika kritik sastra benar-benar mandeg, kemungkinan besar akan tumbuh secara mandiri, merayakan keberjamakan dalam telikung minimnya respons progresif di luar dirinya, sekalipun tetap menolak “dipagut dan dipiting” sebagai hasil kerja yang bersifat onanis.
***

SESUNGGUHNYA, dalam konteks pasar buku sastra, cerpen Indonesia tak pernah menafikan peringatan Lucien Goldman, pemikir strukturalisme kesusastraan, perihal hubungan simbiose mutualistik antara kesusastraan dan masyarakat. Kesaling-tergantungan antara kesusastraan dan masyarakat sungguh telah terjembatani, tinggal masyarakat sendiri yang selanjutnya memilih capaian estetik cerpen tertentu, sesuai dengan kebutuhan yang bersifat reflektif, sekadar bacaan kala senggang, atau memang mau dan sudi memahami serta melacak konsepsi estetikanya.

Dalam konteks masyarakat pembaca sastra (awam) yang mencari capaian reflektif, misalnya, sudah ada cerpen-cerpen realis, yang berhasil mengaduk-aduk kompleksitas psikologis tokoh-tokohnya sehingga relevan sebagai cermin hidup kekinian, dalam kerangka modern. Cerpen-cerpen Jujur Prananto dalam antologi Parmin, Harris Effendi Thahar dalam Si Padang, Hamsad Rangkuti dalam Sampah Bulan Desember, Gus tf Sakai dalam Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta, Korrie Layun Rampan dalam Acuh tak Acuh maupun Seno Gumira Ajidarma dalam Dunia Sukab, telah mengegaliterkan cerita sehingga dekat dan bernilai the inner of soul interaksi kehidupan sehari-hari. Bermacam ironi maupun sarkasme hidup terejawantahkan dalam substansi cerita yang jika betul-betul diresepsi merupakan wilayah konflik “kita-kita juga”.

Belum lagi jika pembaca sastra mulai berpikir capaian estetik, mencari capaian dalam perhitungan strategi literer teknik penceritaan, maka jangan kaget jika menemui cerpen-cerpen the mind game Puthut EA dalam Dua Tangisan pada Satu Malam, yang begitu impresif, begitu “dingin” cara bertuturnya, menjadikannya sanggup mengemas pandangan-pandangan filsafati untuk merangsek masuk dunia populis, Indra Tranggono dalam Iblis Ngambek dan Iman Budhi Santosa dalam Kalimantang yang memperkaya problem kelas dalam sub kultur warna lokal Jawa, Bre Redana dalam Sarabande yang mempersepsikan sublimitas warna lokal Bali dalam angle tokoh-tokoh yang kosmopolit, Yanusa Nugroho dalam Segulung Cerita Tua yang memperkaya khasanah perspektif mistik, Hudan Hidayat dalam Orang Sakit yang mengedepankan literasi kontemplatif, atau Djenar Maesa Ayu yang merambah dekonstruksi wilayah ketabuan sebagai propaganda perlawanan budaya patriarki lewat Mereka Memanggil Saya Seekor Monyet.

Sementara, cerpen-cerpen yang mungkin dibuat sebagai bacaan kala senggang, tak berambisi mendesakkan capaian reflektif, estetik apalagi ideologis, kecuali justru bernilai potretan sekilas peristiwa, yang sangat personal dan temporal, berkehendak hanya bercerita, tak ada desakan pemahaman antropologis dan lebih pada tawaran nilai abstraksi dunia populis sehingga terendus dalam lipatan saku celana pangsa ABG dan kaum selebritis, dapat dibaca Sebuah Pertanyaan untuk Cinta dan Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma serta Sepuluh Kisah Cinta yang Mencurigakan yang merupakan antologi komunal karya cerpenis-cerpenis muda terbitan Akademi Kebudayaan Yogyakarta.

Tentu saja, pemetaan estetika semacam ini menjadi varian cukup penting, karena tak bisa ditolak, sebagai risiko posmodernisme yang menyumpah-serapahi keserba-tunggalan dan memangku keberjamakan, cerpen Indonesia telah sanggup merayakan eksistensinya, menembus lini tanpa batas, tak perlu juru bicara, dan telah melakukan bargaining terhadap publiknya sendiri. Karenanya, yang perlu diingat, tak ada anasir the invisible hand dalam kemeriahan pasar buku sastra, karena sekalipun tak ada kritikus yang menjembatani karya sastra, cerpen Indonesia sudah berjalan sendiri, “mencuci otak” pembacanya. Pastilah, hal semacam ini jauh lebih berharga dibandingkan dengan kemeriahan sosialisasi cerpen Indonesia beberapa warsa silam, yang penuh konsep, jargon dan juru bicara. Kini, berbagai konsep, jargon, dan petuah juru bicara telah hablur dalam cerita, pembaca-pembaca anonim yang bukan bervarian the invisible hand justru membutuhkan dan menikmatinya, sedikit-banyak tentulah merasakan jaminan atas ruang kenyamanan katarsis, secara apa pun. Bisa jadi, dalam banyak hal, ada kedirian pembaca yang merasuk dalam cerita sehingga substansi cerita menjadi ditunggu-tunggu.
***

BOLEH jadi, saya telah menggeneralisasi secara serampangan terhadap capaian estetik cerpen Indonesia sehingga kalau Binhad Nurrohmat masih menanti dengan setia datangnya “ratu adil” kritikus cerpen Indonesia dan berharap dari lembaga-lembaga sastra yang berkompeten, kiranya, untuk saya, sekalian saja dipastikan bahwa tak ada kritikus cerpen yang akan lahir lagi. Kritikus dengan tuntutan kriteria kesanggupan mengoperasikan berbagai teori sastra untuk mendudukkan sebuah cerpen menjadi mafhum dikaji dari berbagai perspektif, tak usah ditunggu. Karena, kita tahu, tak ada acuan kritik cerpen yang ideal dalam khasanah kesusastraan Indonesia, selain kritik impresif dan bernilai permukaan, lebih banyak mengupas sinopsis dan sekadar konflik psikologisnya, seperti yang terjumpai dalam banyak kritik kata pengantar, kata penutup, maupun yang berkembang sebagai esei sastra di koran-koran. Rupa-rupanya, faktor keterbatasan ruang selalu menjadi alasan utama, justru untuk memberhentikan kerja kritik, yang siapa pun menyadarinya akan sangat fungsional bagi pengembangan kerja estetik para cerpenis di kemudian hari. Setidaknya, tumbuh sentakan ingatan yang bisa dibangun atas kerja kritikus, yang membuat cerpenis tertantang mencari inovasi baru, yang lebih membuka peluang pencapaian otentisitas.

Begitulah. Kini, disadari atau tidak, para pembaca sastra berada dalam ambang batas kesemrawutan cerpen, yang langsung berbicara dengan pembacanya, tak perlu diantar-antar. Dalam banyak hal, situasi semacam ini bukankah malah menguntungkan, karena terhindar dari muatan klaim jika memang masih ada kritikus? Bukankah kerap kita baca, kritik cerpen malah bernilai ambisi legitimatif sehingga menambah keruh politisasi sastra yang di Indonesia pun sudah semakin julik permainannya?

Sampai di sini, saya teringat pada tulisan Richard Oh dalam majalah Matabaca Edisi Mei 2003 dengan judul yang provokatif Melawan Kutukan 3.000 Eksemplar Buku namun substansi yang dibicarakan sangatlah rasional. Dalam era terkini, demikian Richard Oh berasumsi, situasi sosiologis tempat hidup masyarakat sangat merindukan keberagaman cerita sebagai risiko menetralisir kesumpekan. Konsekuensinya, penerbit buku harus pandai-pandai membidik pasar agar buku-buku sastra yang diterbitkan sesuai dengan situasi psikologis publik yang membutuhkannya.

Secara sederhana dapatlah dipahami: pembaca buku Indonesia membutuhkan alternatif bacaan yang segar, namun juga mencerdaskan. Dalam konteks inilah peluang sosialisasi sastra menjadi besar, untuk meruntuhkan hegemoni menara gading, “sakralitasnya” tersebut. Tak bisa dipungkiri, pembaca buku Indonesia yang suntuk dan sumpek dengan buku-buku politik karena tak pernah sinkron antara teori dan kenyataan, dengan contoh anarkisme politik di Indonesia, misalnya, pasti akan lari ke buku lain yang lebih bersifat “membebaskan”, “mencerahkan”, tidak membikin beban berupa kerutan kening. Begitu pula dengan para pembaca buku-buku ilmu sosial.

Karenanya, di sinilah letak sinergi paling logis antara para cerpenis dan penerbit buku, lewat tangan redaktur sastra media massa, yang “seeksperimentatif” apa pun dalam mengakomodir cerpen, tetaplah mempunyai standar estetika. Bolehlah disepakati, sebagai salah satu penentu masa depan “peradaban estetik” cerpen Indonesia, tangan redakturlah yang kini mengemban tanggung jawab cukup besar, karena kritikus telah mati. Dengan sendirinya, karena pengarang akan selalu hidup, dan konteks zaman yang kini menerimanya bisa dikatakan sudah lama mengharap, maka perlu diperbanyak cerita-cerita yang memperhitungkan segala aspek, terutama yang bermuatan historisisme, karena kalangan masyarakat pun membutuhkannya sebagai alternatif “kebenaran”, yang sulit dijumpai dalam teks-teks lain di luar karya sastra. Perlu diingat kembali, dalam konteks ini, antologi cerpen Saksi Mata karya Seno Gumira Ajidarma sangatlah menyumbang, di samping buku lain seperti Sandiwara Hang Tuah karya Taufik Ikram Jamil.

Dalam kaitan semua hal itu pula, risiko keberjamakan yang sepantasnya dirayakan, tak perlu melahirkan hero baru. Sebagaimana analogi dalam dunia industri, siapa pun sah menulis cerpen, karena yang baru trend dan laku adalah fiksi, adalah cerpen. Sebagaimana dalam lingkungan petani, maka menjadi lumrah jika siapa pun yang sanggup menanam dan memelihara lombok, ya, tanamlah dan peliharalah lombok tersebut. Eghm, kini, momentum cerpen Indonesia untuk unjuk gigi, mengkarnavalkan dirinya sudah tiba, karena tuntutan situasi. Di luar tetek-bengek persoalan itu, sebagai konsekuensi seleksi alam kita tinggal menunggu waktu, apakah cerpen-cerpen Indonesia akan menjadi pualam, melabu, ataukah malah bertalu, meraih zaman keemasannya.

Hiduplah para cerpenis dalam keberjamakan eksperimentasi karnaval estetika! ***

*) pernah dimuat di kompas

Sastra dan Keberjarakan Masyarakat*

Satmoko Budi Santoso
http://satmoko-budi-santoso.blogspot.com/

DALAM telaah sosiologi kesusastraan, Lucien Goldman menengarai perihal hubungan sastra dan masyarakat sebagai interaksi oposisi biner: berseberangan tetapi tak saling menolak. Masyarakat merespons sastra dan sastra merupakan abstraksi peristiwa kemasyarakatan. Persepsi semacam ini berjalan sebagai bagian interaksi logis antara sastra dan publik pembacanya. Meski saat ini bolehlah dikatakan bahwa karya sastra tetap berada dalam situasi yang selalu memungkinkan “bertengkar dalam posisinya sebagai menara gading”.

Surplus buku-buku karya sastra ibarat banjir bandang pencerahan, namun kebudayaan masyarakat yang tumbuh sekalipun sudah apresiatif seringkali tak meresponsnya secara substantif, secara maksimal. Dalam konteks tertentu memang akan tumbuh asumsi bahwa karya sastra Indonesia ibarat “jalan di tempat”, gagal merasionalisasi dan merevolusi paradigma pembacanya agar berubah. Karenanya pula, di Indonesia, masa pencerahan akibat buku masih berada dalam tanda kutip, terhantam pragmatisme cara berpikir masyarakat yang laten: jauh dari sikap analitik yang berupa keingintahuan pendalaman substansi dan sublimasi makna teks karya sastra yang hadir. Boleh jadi, asumsi Goenawan Mohamad dalam buku Kesusastraan dan Kekuasaan yang terbit puluhan tahun lalu masih berlaku: karya sastra Indonesia dibaca tak lebih dari 15% jumlah penduduk Indonesia.

Padahal, kita tahu, karya sastra Indonesia tak pernah jengah memotret dan mengangkat pelbagai peristiwa sosial-politik, bahkan ketika era Reformasi tiba, misalnya, banyak pula lahir karya sastra yang berbasis tema Reformasi tersebut. Selain pragmatisme yang laten, kendala berat yang lain tampaknya pada apatisme mayoritas masyarakat, yang sungguh-sungguh mengapresiasi teks sastra secara permukaan. Paradigma masyarakat semacam ini secara diam-diam terbentuk sebagai masyarakat antihero yang tak begitu memercayai slogan maupun teks-teks lain kecuali konkretisasi perubahan atas kehidupan.

Sesungguhnya, perbincangan perihal kontrol terhadap basis pembaca inilah yang penting dikritisi, karena pada kenyataannya tingkat apresiasi masyarakat secara umum sepertinya tetaplah berjarak. Esensi karya sastra jarang bisa sampai pada pemahaman publik pembaca, karena karya sastra Indonesia hanya bernilai sebagai “pengisi rehat” sembari minum kopi? Pada dataran praktis, contoh konkretnya, revolusi sosial jauh lebih riil ketimbang revolusi paradigma melalui upaya sosialisasi teks karya sastra. Jika adanya fenomena keberjarakan antara karya sastra dan masyarakat ini diam-diam terus meruncing, maka sepertinya memang ada ketegangan situasional yang khas, bagaikan perang dingin.

Tentu, hal semacam ini diperparah dengan tumpukan karya sastra yang tak diapresiasi secara proporsional oleh para kritikus sastra: satu-satunya orang yang diharapkan mampu menjembatani apresiasi teks sastra ketika berhadapan dengan keawaman publik. Bukan mustahil bahwa sebagian besar karya sastra Indonesia pada akhirnya hanya dibaca oleh orang-orang yang “itu-itu saja”, meskipun keberadaan toko buku bisa penuh dengan kedatangan mahasiswa atau pelajar. Asumsi ringan yang lantas hadir: mahasiswa atau pelajar itulah massa mengambang baru pasca Orde Baru, yang tak terpuaskan apresiasi estetikanya, namun malah tak ada yang menjembatani. Paradigma mengambang pun merajalela. Boleh jadi, untuk menurunkan karya sastra dari “menara gadingnya” tersebut perlu ditengok kembali perihal pencapaian estetika yang terus bergulir, yang kemungkinan masih diharap oleh paradigma publik.

Kini juga terlihat, bahwa karya sastra telah meluaskan eksplorasinya tidak hanya pada basis cerita soal dunia sosial-politik yang menegangkan, namun juga lahir teks-teks karya sastra yang tak begitu dibebani masalah sosial-politik melainkan pada pencapaian muatan ceritanya saja. Dengan kata lain, teks adalah cerita itu sendiri, pencapaian estetikanya lebih pada otentisitas sintaksis kalimat, misalnya. Hal ini terjadi pada cerpen-cerpen karya Joni Ariadinata dalam buku Kali Mati (Bentang Budaya, 1999), Kastil Angin Menderu (Indonesia Tera, 2000), dan Air Kaldera (Aksara, 2001). Bisa juga pada kekhasan tema: ini terbukti pada merebaknya karya sastra berbasis local color yang secara tidak langsung juga teridentifikasi sebagai aplikasi teoritisasi yang demam pada wacana cultural studies.

Tentu, ada yang menarik sebagai bahan perbincangan soal tarik-ulur basis cerita semacam ini, sebagaimana yang juga pernah dipaparkan oleh sastrawan Agus Noor bahwa ada muatan orientasi karya sastra terkini yang cenderung easy going, tak multibeban tafsir. Penggarapan aspek “seni bercerita” atau the art of fiction benar-benar terjalankan, seperti yang secara tersirat disarankan oleh Goenawan Mohamad dalam pengantar buku Dua Tengkorak Kepala (Kumpulan Cerpen Pilihan Harian Kompas Tahun 2000) untuk kembali melirik pencapaian estetika karya-karya yang lahir dari tangan orang-orang yang seangkatan dengan sastrawan Idrus, yang lebih menitikberatkan pada kepiawaian kecenderungan teknik literer atau narasi cerita. Bukan beban sosial-politik sebagai ideologi. Untuk itulah, tampaknya, ada dua kemungkinan dalam sosialisasi cerita sehingga keberadaan karya sastra bisa tak terhenti sebagai “alternatif dunia utopia”.

Pertama, disosialisasikannya cerita atau karya sastra yang betul-betul ekspresif, tak bermuatan ideologi dan bias kepentingan apa pun. Kedua, alternatif lahirnya cerita-cerita yang eksperimental, baik pada ranah tema, struktur penceritaan, atau apa pun. Kejenuhan terhadap basis tema yang berkelindan pada masalah kekerasan (politik-struktural sistemik-praksis kehidupan masyarakat) menuntut ruang katarsis lain yang lebih bernilai sebagai pencerahan hakiki dan merupakan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bolehlah jika ada seloroh bahwa kekerasan secara apa pun jauh lebih dramatik dan realistis, karya sastra sepantasnya memikirkan diri untuk secara sengaja berjarak. Rupanya, verbalitas memang tak bisa dilawan dengan verbalitas. Verbalitas justru bisa disikapi dengan pemahaman perspektif sublimasi atau pemaknaan substantif/mendalam.

Sampai di sini, ilusi sebagai akibat dilema perihal eksistensi buku karya sastra kembali muncul. Belum tentu buku yang telah menjadi best seller di Indonesia bisa dimengerti secara substansial. Nah…

Apalagi, secara sosiologis, ada kecenderungan sebagian besar masyarakat Indonesia yang bergerak sebagai “masyarakat abstain”. Yakni, masyarakat yang tak memunyai pilihan terhadap kebijakan-kebijakan yang sifatnya politis. Ini lebih disebabkan oleh karena kegagalan grand design implementasi pemahaman perihal politik. Dalam beberapa hal, kegagalan mewujudkan identitas nation character juga memengaruhi sikap abstain apalagi ditambah dengan apatisme yang disebabkan tak pernah dewasanya pandangan politik berbangsa sehingga meruncing menjadi persoalan etnisitas yang meledak di mana-mana. Itulah yang di antaranya juga membuat masyarakat justru imun terhadap situasi konkret dan akhirnya malah menutup diri dengan suara abstain.

Tentu saja, fakta di atas juga menjadi tambahan pijakan eksistensi ke depan: sebenarnya mau dibawa ke mana wajah kesusastraan Indonesia di tengah kemungkinan menguatnya masyarakat abstain? Tentu, jika merunut pada aspek psikologi, masyarakat abstain memerlukan hal-hal yang sifatnya pasti. Masyarakat abstain tak perlu penggombalan persoalan. Situasi atas kehendak pragmatislah yang mempola paradigma masyarakat abstain, oleh sebab itu kesusastraan mesti berkompromi dengannya. Sikap kompromis yang paling mungkin diambil adalah sikap kompromis yang mempedulikan kondisi psikologisasi masyarakat abstain agar tergerak pada cerita-cerita yang eksperimentatif, yang mewakili dunia mereka sendiri yang katakanlah penuh kebekuan.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan pada masa kekinian adalah cerita yang menyandarkan diri pada semangat eksperimentasi yang tinggi, mengejar target realitas cerita terepresentasi dengan sahih. Setidaknya, lewat jalan itulah masyarakat abstain akan terwacanakan sebagai masyarakat yang memang hadir sebagai pembaca substantif.

Siapa pun masih percaya, sikap apresiatif masih bisa tumbuh sebagai kemungkinan paling rasional dalam mendesakkan semangat eksperimen dan di situlah sastra terkini mengambil perannya. ***

*) Pernah dimuat di Media Indonesia.